Bingkisan Panjapuik:Sebuah Kritik Feminisme

REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM BUDAYA PERKAWINAN EKSOGAMI MATRILINIAL  DI MINAGKABAU : SEBUAH KRITIK FEMINISME ATAS BIAS PEMAHAMAN BINGKISAN PANJAPUIK

By: Muhd.Al-Hafizh,SS.

 

A. Perkawinan Eksogami Matrilinial di Minagkabau.

 

            Dalam adat Minagkabau ditentukan bahwa orang Minang tidak boleh kawin dengan orang yang berasal dari suku yang serumpun. Karena orang Minang mengambil garis keturunan dari ibu, maka hukum tidak boleh kawin dengan suku yang serumpun disebut dengan eksogami matrilinial. Menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat, jika orang dilarang kawin dengan saudara kandungnya, maka disebut dengan eksogami keluarga batih. Kalau orang dilarang kawin dengan semua orang yang memiliki marga yang sama, maka disebut dengan eksogami marga. Kalau orang dilarang kawin dengan orang yang berasal dari nagari yang sama, maka disebut dengan eksogami nagari.

            Faktanya adalah, di Minagkabau hari ini, pengertian serumpun juga berbeda-beda di tiap-tiap daerah. Misalnya di Kabupaten 50 Kota, suku yang dianggap serumpun adalah Jambak, Pitopang, Kutianyir, Salo dan Banahampu. Kelima suku tersebut dianggap serumpun, sehingga tidak boleh terjadi perkawinan. Kalau ada anggota suku yang melanggar ketentuan tersebut, maka mereka akan dikucilkan dari masyarakat dengan hukuman dibuang sepanjang adat.  Akibat dari pengertian serumpun yang tidak sama ini, membuat ”lahan” untuk mencari jodoh semakin sempit. Efeknya adalah, daripada menanggung konsekwensi dibuang sepanjang adat , maka banyak masyarakat Minang hari ini yang ”mencari aman” menikah dengan orang dari nagari, kabupaten atau daerah lain, bahkan lintas propinsi. Kosekwensinya, penafsiran masyarakat tentang bingkisan panjapuik pun  menjadi berubah.

            Kaitan budaya perkawinan eksogami matrilinial ini dengan representasi perempuan dalam adat Minangkabau akan saya uraikan pada bagian tentang bingkisan panjapuik.

 

B. Bingkisan Panjapuik.

            Yang dimaksud dengan adat manjapuik dalam istilah perkawinan di Minagkabau adalah, prosesi dimana setelah ijab qabul, seorang suami (marapulai) belum boleh langsung pergi ke rumah istrinya (anak daro), tapi dia baru akan datang ke rumah istrinya setelah di jemput atau dijapuik oleh pihak keluarga istri  sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Secara umum ketentuan ini masih di pakai oleh masyarakat Minangkabau, bahkan untuk daerah-daerah tertentu tradisi bajapuik ini masih sangat kuat.

            Acara manjapuik ini dilaksanakan oleh pihak keluarga perempuan disertai dengan membawa bingkisan panjapuik (sejumlah properti yang harus dibawa sewaktu menjemput laki-laki). Adapun isi bingkisan yang umum diapakai adalah;

  1. Daun sirih lengkap

         daun sirih yang tersusun rapi

         sadah (kapur)

         gambir

         pinang

         tembakau

  1. Sirih sekapur

Sirih yang sudah diramu dan siap untuk dimakan yang banyaknya empat buah

  1. Rokok empat batang
  2. Beras di dalam gambut

Yang disebut dengan gambut (kambuik) adalah wadah kecil yang tertutup dan terbuat dari anyaman daun pandan

  1. Uang logam sejumlah 10 rupiah
  2. Lilin dan embalau
  3. Kain saputangan yang disulam oleh istri

 

Adapun makna filosofis dari masing-masing bingkisan panjapuik tersebut adalah;

  1. Daun siri lengkap adalah kiriman yang berisi pesan dari keluarga perempuan yang ditujukan kepada keluarga laki-laki dengan tujuan sebagai pembuka kata, atau alat komunikasi.
  2.  Sirih sekapur yang banyaknya empat buah membawa makna mewakili kepala adat yang empat suku dari keluarga perempuan untuk empat kepala adat dari pihak laki-laki.
  3. Rokok yang empat batang merupakan basa-basi dari pengantar atau urang sumando dari pihak perempuan ke pihak sumando keluarga laki-laki.
  4. Beras dalam gambut berasal dari orang tua pihak perempuan untuk marapulai (laki-laki) yang bermakna motivasi untuk berswadaya dan berswasembada.
  5. Uang logam senilai 105 rupiah berasal dari paman keluarga perempuan yang ditujukan untuk marapulai sebanyak 100 rupiah, dan 5 rupiah sebagai upah jemputan, sebagai imbalan jerih payahnya membuka bingkisan dan meneliti isinya. Uang ini merupkan pengakuan terhadap pihak laki-laki yang diterima sebagai sumando, bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang bermartabat dalam adat, dari keuarga terhormat dalam masyarakatnya.
  6. Lilin dan embalau adalah pesan dari kelaurga besar wanita yang mengharapkan perkawinan mereka akan tetap hidup dan erat.
  7. Saputangan yang disulam sendiri oleh pengantin perempuan adalah perlambang kasih sayang, pembalut hati ketika luka dan pembelai dikala duka. Saputangan tersebut dibawa kembali oleh pengantin pria dalam kantong bajunya yang mengungkapkan bahwa kasih mereka telah berpadu.

Setelah semua perlengkapan dan prosesi manjapuik tersebut dilalui, barulah pengantin laki-laki bisa diboyong ke tempat pengantin perempuan. Pada bagian pembahasan berikutnya, saya akan menfokuskan pada bias makna bingkisan uang logam 105 rupiah. Hal ini saya anggap sebagai representasi yang salah tentang perempuan Minang hari ini.

 

 

C. Bias Makna Uang Jemputan (105 rupiah).

            Saya sendiri sebagai orang Minang juga tidak tahu persis sejak kapan uang jemputan tersebut mengalami defiasi makna. Apakah ada pengaruh dari konversi nilai mata uang sewaktu kerajaan Pagaruyung masih berjaya, apakah faktor pemotongan mata uang zaman orde lama, dampak moneter, kurs dolar dan rupiah yang terus berfluktuasi, atau mungkin pengaruh krisis global keuangan hari ini yang bermula dari negara ekonomi kapitalis Amerika. Tapi yang jelas, sepengetahuan saya tidak ada lagi sistem jemputan yang benar-benar memakai uang sejumlah 105 rupiah. Tetapi hari ini seolah-olah pihak pengantin laki-laki ”memasang tarif” sesuai dengan kedudukan adat dan status sosialnya. Disini saya melihat ada sebuah bentuk diskriminasi gender, dimana wanita seolah-olah diposisikan sebagai pihak ”pembeli” yang harus mau menyetorkan sejumlah uang untuk membeli kemuliaan dan keagungan laki-laki yang akan menjadi suaminya. Padahal tidak jarang yang terjadi adalah status perempuan secara ekonomi dan sosial mungkin lebih tinggi dari calon suaminya.

            Di daerah Pariaman misalnya, salah satu daerah pesisir di Sumatera Barat yang masih sangat kuat dengan nilai tradisinya, suatu keluarga akan merasa sangat bahagia memiliki anak laki-laki dari pada anak perempuan. Karena secara tanggung jawab materil akan lebih ringan, sebab anak laki-laki mereka akan diijapuik oleh orang lain setelah mereka menikah dengan jumlah uang jemputan yang  bisa mereka tentukan sendiri. Misalnya saja, jika mereka berasal dari keluarga keturunan raja-raja (Sidi, Sutan ,Bagindo) maka uang jemputan 3-5 juta adalah suatu hal yang lazim hari ini,meskipun belum punya pekerjaan tetap. Apabila anak laki-laki mereka punya status sosial yang mapan, seperi PNS misalnya, jumlahnya akan lebih tinggi lagi. Sudah bisa dibayangkan, bagaimana misalnya harga yang harus dibayar oleh seorang perempuan untuk bersuamikan seseorang yang berasal dari datuk-datuk, punya pekerjaan sebagai dokter spesialis dan sangat mapan.

Sebaliknya, di daerah ini dianggap memiliki anak perempuan berarti harus menyiapkan konsekwensi uang jemputan kelak ketika anaknya menikah. Sepertinya permasalahan diskriminasi tidak hanya sebatas masalah besaran uang jemputan, tapi secara lebih dalam menurut saya adalah sikap mental mereka terhadap perbedaan perlakuan terhadap anak perempuan dan anak laki-laki.

            Pengalaman keluarga saya adalah, ketika kakak sepupu perempuan saya akan menikah tahun kemaren, dia menghadapi masalah yang sama. Kakak saya tersebut alhamdulillah sudah bekerja selama 2 tahun sebagai PNS di Dinas Pperindustrian, kebetulan ada tawaran jodoh dari seorang relasi untuk laki-laki dari Pariaman. Laki-laki tersebut baru tamat pendidikan sarjana di salah satu perguruan tinggi di pulau Jawa, tetapi belum bekerja (pengangguran tingkat tinggi). Siingkat cerita, perjodohan tersebut tidak sampai lanjut ke jenjang pernikahan disebabkan ketidak cocokan harga uang jemputan.

Ketika saya menikah 3 tahun yang lalu, saya ngotot untuk tidak melakukan tradisi uang jemputan ini, dan saya bersikeras untuk memakai aturan Islam saja. Dalam pembicaraan internal, pihak keluarga saya setuju. Tapi ternyata waktu pembicaraan dengan pihak keluarga istri saya, penghulu adat dari kaum saya tetap meminta uang jemputan, walaupun hanya 250 ribu rupiah. Akhirnya uang tersebut kembai saya gunakan untuk kebutuhan kami setelah bekeluarga dan memulai hidup baru di rumah kontrakan.

            Fakta lainnya yang fenomenal dari uang jemputan ini adalah, pemberlakuan jumlah uang jemputan bisa akan menjadi lebih mahal ketika pernikahan yang terjadi adalah eksogami nagari, atau eksogami kabupaten. Jumlah ini bertambah karena ada lagi sejumlah uang tambahan yang harus dibayar, uang itu disebut uang lompat pagar. Maksudnya karena calon istri berasal dari daerah lain, maka ada perbedaan hukum adat yang harus ditebus si perempuan.

            Saya sepakat dengan prediksi beberapa tokoh Minagkabau, salah satunya Amir MS, beliau berpendapat bahwa suatu masa sistem bingkisan jemputan ini akan mengalami kemandekan. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya perspektif masyarakat tentang kekerabatan dan hak-hak kesetaraan. Jadi saya berpendapat defiasi makna uang bingkisan jemputan ini harus dikembalikan pada makna yang sebenarnya.

Responses

  1. sip


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: